Literasijambi.com, Muaro Jambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Senin (15/09).
Rapat berlangsung di ruang utama paripurna DPRD Muaro Jambi dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Aidi Hatta, didampingi Wakil Ketua Wiranto serta Sekretaris Dewan Zakaria.
Dalam rapat tersebut, hampir seluruh fraksi menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah daerah, khususnya terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Para anggota dewan menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran serta menghindari penyalahgunaan dana daerah.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), melalui juru bicaranya Ulil Amri, menyoroti sejumlah persoalan krusial yang masih terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Di antaranya adalah persoalan sampah yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat, infrastruktur, serta pelayanan kesehatan.
Fraksi PAN juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan konsultasi ke pemerintah pusat guna mendapatkan tambahan dana untuk memenuhi kebutuhan prioritas, seperti pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, sanitasi kesehatan, dan program-program vital lainnya.
Selain memberikan kritik, Fraksi PAN menyatakan dukungannya terhadap tiga dari lima Ranperda yang diajukan. “Kami mendukung pembentukan Perda sepanjang bertujuan untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Muaro Jambi,” ujar Ulil Amri.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan masukan serupa. Mereka menekankan agar alokasi dana tahun 2026 mendatang benar-benar digunakan secara efisien dan menyasar kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, Fraksi PDI-P juga menyoroti kebijakan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya terkait status paruh waktu.
"Kalau bisa tidak ada lagi yang paruh waktu. Semua PPPK harus diperlakukan sama agar kinerja mereka tetap semangat," tegas Usman Khalik, juru bicara Fraksi PDI-P.
Secara umum, seluruh fraksi yang hadir menyampaikan pandangan yang hampir seragam: penggunaan APBD harus efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta diarahkan pada program-program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD Muaro Jambi dalam mengawal kebijakan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
