Literasijambi.com, Muaro Jambi - Penurunan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menyusun program pembangunan tahun 2027.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah dituntut lebih cermat menentukan prioritas agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terabaikan.
Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, menegaskan bahwa berkurangnya anggaran daerah bukan alasan untuk mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Aidi mengungkapkan, berdasarkan pidato Bupati Muaro Jambi dalam rapat paripurna, anggaran daerah tahun 2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah maupun DPRD.
"Anggaran kita menurun dari tahun sebelumnya. Namun, apa pun kondisinya, kita sebagai pemerintah daerah harus siap untuk tetap melayani masyarakat," katanya.
Menurutnya, kondisi keuangan yang terbatas mengharuskan pemerintah lebih realistis dalam menyusun perencanaan.
Program pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran, sehingga tidak terjadi pemaksaan kegiatan yang justru berpotensi mengganggu keseimbangan keuangan daerah.
Aidi menekankan, pemerintah harus mampu membedakan program yang benar-benar mendesak dengan program yang masih bisa ditunda. Dengan begitu, anggaran yang tersedia dapat difokuskan pada kepentingan masyarakat yang memiliki dampak paling besar.
"Kita harus melihat kondisi anggaran yang ada. Jangan sampai kita memaksakan semua program, sementara kemampuan keuangan daerah kita terbatas. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dengan baik," sampainya.
Ia juga mengingatkan agar penurunan anggaran tidak membuat program-program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat terabaikan.
Sebab, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
"Walaupun anggaran kita menurun, bukan berarti pelayanan kepada masyarakat juga harus menurun. Pemerintah harus tetap hadir. Kita harus pandai-pandai mengatur mana yang menjadi kebutuhan utama dan mana yang bisa menjadi prioritas berikutnya," tegasnya.
Dalam pembahasan APBD 2027, Aidi juga memberikan perhatian terhadap berbagai pandangan, saran, dan usulan yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD. Menurutnya, masukan tersebut harus menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan kebijakan anggaran.
Ia memastikan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah agar program yang ditetapkan benar-benar sesuai kebutuhan Kabupaten Muaro Jambi.
"Kita di DPRD akan terus berkolaborasi untuk membangun Kabupaten Muaro Jambi. Kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, sehingga pembangunan diarahkan pada hal-hal yang sifatnya penting dan lebih penting," ungkapnya.
Aidi berharap, pembahasan APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Intinya, kita ingin pembangunan tetap berjalan. Tetapi dengan kondisi anggaran seperti sekarang, tentu kita harus mengutamakan yang paling penting. Jangan sampai anggaran yang terbatas tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tandasnya.
